Beban Kerja Guru dan Pengawas : Premendiknas No 30 Tahun 2011

PERATURAN

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 30 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL

NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA GURU DAN

PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

Menimbang : 

a. bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pemenuhan beban
    kerja guru dan pengawas satuan pendidikan, perlu mengubah
    Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
    tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan
    Pendidikan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada
    huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
    Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan
    Pengawas Satuan Pendidikan ;
    Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 Tentang Guru
    (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
    Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 41 tahun 2009 tentang Tunjangan
    Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, dan
    Tunjangan Kehormatan Profesor (Lembaran Negara Republik
    Indonesia Tahun 2009 Nomor 85, Tambhan Lembaran Negara
    Republik Indonesia Nomor 5016);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan
    dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan,
    Tugas dan Fungsi Kementerian Negara, serta Susunan Organisai,
    Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana Telah
    diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2010
6. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai
    Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : 

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL
NOMOR 39 TAHUN 2009 TENTANG PEMENUHAN BEBAN KERJA
GURU DAN PENGAWAS SATUAN PENDIDIKAN.

Pasal I

Ketentuan Pasal 5 dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009
tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan diubah
sehingga berbunyi sebagi berikut:

Pasal 5

(1) Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, guru dalam
     jabatan yang bertugas selain di satuan pendidikan sebagaimana dimaksud
     pada Pasal 3, dalam keadaan kelebihan guru pada mata pelajaran tertentu di
     wilayah kabupaten/kota, dapat memenuhi beban mengajar minimal 24 (dua
     puluh empat) jam tatap muka dengan cara:

a. mengajar mata pelajaran yang paling sesuai dengan rumpun mata
    pelajaran yang diampunya dan/atau mengajar mata pelajaran lain yang
    tidak ada guru mata pelajarannya pada satuan administrasi pangkal atau
    satuan pendidikan lain;

b. menjadi tutor program Paket A, Paket B, Paket C, Paket C Kejuruan atau
    program pendidikan keaksaraan;

c. menjadi guru bina atau gur pamong pada sekolah terbuka

d. menjadi guru inti/instruktur/tutor pada kegiatan kelompok kerja
    guru/musyawarah guru mata pelajaran (KKG/MGMP);

e. membina kegiatan ekstrakurikuler dalam bentuk kegiatan praja muda
    karana (Pramuka), olimpiade/lomba kompetensi siswa, olahraga, kesenian,
    karya ilmiah remaja (KIR), kerohanian, pasukan pengibar bendera
    (Paskibra), pecinta alam (PA), palang merah remaja (PMR),
    jurnalistik/fotografi, usaha kesehatan sekolah (UKS), dan sebagainya;

f. membina pengembangan diri peserta didik dalam bentuk kegiatan
   pelayanan sesuai dengan bakat, minat, kemempuan, sikap, dan perilaku
   siswa dalam belajar, serta kehidupan pribadi, social, dan pengembangan
   karir diri;

g. melakukan pembelajaran bertim (team teaching) dan/atau;

h. melakukan pembelajaran perbaikan (remedial teaching).

(2) Dalam jangka waktu sampai dengan tanggal 31 Desember 2011, dinas
   pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten/kota dan kantor wilayah
   kementerian agama dan kantor kementerian agama kabupaten/kota harus
   selesai melakukan perencanaan kebutuhan dan redistribusi guru, baik di
   tingkat satuan pendidikan maupun di tingkat kabupaten/kota.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan. 

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 1 Agustus 2011

MENTERI PENDIDIKAN NASIONAL,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

TTD

Dr. A. Pangerang Moenta,S.H.,M.H.,DFM.

NIP 196108281987011003