Perjuangan tak kenal lelah para guru honorer menemui titik terang. Hari ini sepuluh wakil guru honorer anggota Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) diundang dalam finalisasi rancangan peraturan pemerintah (RPP) pengangkatan guru honorer di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan ReformasiBirokrasi (Kemen PAN-RB).Ketua Umum PGRI Sulistyo mengatakan, kesediaan Kemen PAN-RB mengajak perwakilan guru honorer untuk membahas finalisasi RPP harus disambut baik. Sebab, itulah kesempatan untuk menyampaikan aspirasi.
Jika hari ini finalisasi RPP rampung, drafnya bisa dimasukkan ke sekretariat negara (Sesneg). Nah, selanjutnya RPP ini akan dibawa di forum rapat terbatas. Rapat ini diikuti Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Kemen PAN-RB, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud), dan Sesneg. “Tidak perlu menunggu sampai April,” ujar Sulistyo.
Sebelumnya memang sempat beredar kabar bahwa Kemen PAN-RB memasang target finalisasi RPP pengangkatan honorer April mendatang. Hal itu tentu menambah panjang kegelisahan puluhan ribu tenaga honorer di tanah air. Kondisi itu pula yang kemudian memicu para guru honorer menggelar demo di depan Istana Negara kemarin (20/2).
Sulistyo mengungkapkan, aksi demonstrasi ribuan guru itu benar-benar dilakukan dalam kondisi terpaksa. Dia sejatinya mengimbau para guru untuk tidak turun ke jalan. “Tapi, upaya pengangkatan honorer ini sungguh kebangetan,” kata Sulistyo. Sebab, RPP ini sejatinya bisa disahkan pada 2009.
Sulistyo menjelaskan, penghargaan pemerintah terhadap guru honorer sangat minim. Ironisnya, ada salah seorang menteri yang justru menyalahkan guru honorer. “Masak pantas ada menteri yang ngomong siapa suruh jadi honorer. Sudah tahu gajinya Rp 200 ribu per bulan,” kata Sulistyo yang mewanti-wanti nama menteri yang bersangkutan tidak dikorankan.
Menteri tadi, kata Sulistyo, juga menggunjing para guru honorer tidak memosisikan diri layaknya buruh industri. Pada intinya, guru merupakan sebuah profesi. Jadi, para honorer tidak perlu menuntut upah layaknya buruh pabrik.
Aksi demo tersebut berakhir setelah perwakilan mereka diterima oleh Menteri PAN-RB Azwar Abubakar, Sekretaris Kabinet (Seskab) Dipo Alam, dan Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha.
Melihat sinyal positif ini, Sulistyo mengimbau para tenaga honorer di daerah untuk bersikap lebih berani. Salah satunya dengan tidak mau diperalat oleh oknum tertentu untuk menyetor uang. Dia menegaskan, pengangkatan ini murni rencana negara dan tidak dipungut biaya. “Meski yang datang itu tim sukses bupati atau wali kota, jangan mau memberi uang,” ujarnya.
Selama ini ada laporan dari sejumlah daerah bahwa honorer diminta Rp 40 juta untuk bisa ikut validasi dan verifikasi. Jika tidak menyetor upeti itu, nama mereka akan dicoret.
2 komentar:
berjuanglah terus guru honorer, tapi yang santun ya....
Hidup...guru. Guru juga manusia butuh hidup, butuh makan, butuh kepastian, dan butuh perjuangan.
Posting Komentar